Tribun News - 2014 Jokowi nyapres, mengikuti kontestasi, merasa khawatir dengan kecurangan, bentuk satgas anti kecurangan, bahkan menggelorakan gerakan people power. Secara normatif, ini biasa saja. Semua orang wajar merasa tidak nyaman dicurangi.
Secara norma, ungkapan people power juga wajar. People power dimaknai sebagai kekuatan rakyat, kedaulatan rakyat, kehendak rakyat, gerakan yang ingin menyampaikan kehendak dan aspirasi rakyat.
Namun begitu diuji secara politis, barulah people power memiliki makna ganda. 2014, people power memiliki makna normatif. People power dimaknai sebagai kekuatan rakyat, kedaulatan rakyat, kehendak rakyat, gerakan yang ingin menyampaikan kehendak dan aspirasi rakyat.
2019, makna people power berubah menjadi politisi. Makna politis meminjam kekuasaan hukum. People power dianggap makar, penganjurnya diburu dengan pasal delik makar.
People power 2019, dianggap sebagai ancaman nyata legitimasi kekuasaan yang akan dipaksakan berlanjut secara curang. People power dimaknai makar, perlawanan kepada penguasa yang sah, ingin menggulingkan penguasa.
People power, tidak boleh dikumandangkan sebagaimana haram menyampaikan aspirasi 'pemilu curang'. People power dan satgas anti curang, hanya milik Jokowi, yang lain tidak berhak. Bahkan, hukum hanya untuk Jokowi bukan untuk yang lainnya.
Untuk Jokowi, ASN tidak boleh berpihak kepada lawan. Untuk Jokowi, ASN boleh bahkan wajib mendukung Jokowi. ASN jika tidak dukung Jokowi diwajibkan untuk netral.
Untuk Jokowi, hoax adalah seni berpolitik. Untuk yang lain, untuk lawan politik, untuk rakyat, hoax adalah pidana yang melanggar pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946. Pelakunya diancam 10 tahun penjara. Prosesnya, langsung ditahan.
Untuk Jokowi, keputusan bisa diralat dan diubah ubah. Saat kampanye janji THR untuk ASN, pasca kampanye keputusan dibatalkan. Untuk Jokowi, pokoknya suka-suka dia.
Jadi, dinegeri ini tidak ada hukum, kecuali hukum Jokowi. Jokowi adalah hukum, Jokowi adalah rakyat, Jokowi adalah raja, Jokowi adalah segalanya. Mengkritik Jokowi, banyak berujung pidana, sementara menghina Nabi bebas merdeka di negeri ini.
Jika demikian, umat ini harus menyiapkan diri, lima tahun berada dalam penindasan Jokowi. Atau, hingga Allah berikan keputusan pertolongan, kekuasaan zalim ini diangkat, dan Allah SWT turunkan pertolongan, dengan kekuasaan yang menolong, kekuasaan yang menerapkan syariat Islam secara kaffah. [].
Comments
Post a Comment