Presiden Terlantik Urus Saja Masa Pemerintahannya, Tidak Perlu Ngigau Bicara 2045

Tribun News – Ada kritik netizen yang menyebut pendapatan 27 juta per bulan atau 324 juta per tahun itu prediksi di tahun 2045. Sebuah Angka proyeksi. Dalam konteks ini, justru penulis ingin menyampaikan beberapa tanggapan :

Pertama, pidato pelantikan memang tidak utuh disimak. Karena menjemukan, bukan pidato layaknya seorang yang akan memimpin tapi seperti pidato kampanye politik. Mirip kampanye Pilpres.

Kedua, dalam tulisan yang saya terbitkan beberapa menit yang lalu dengan judul ‘?’ itu memang berdasarkan tangkapan sepintas, dan dalam tulisan itu penulis berharap ada yang direvisi jika secara menyimak keseluruhan isi pidato. Dan inilah yang terjadi.

Ketiga, justru substansi tulisan berjudul ‘Pakde, Ini Pidato Pelantikan Presiden atau Kampanye Pilpres?‘ menjadi lebih relevan. Sebab, apa artinya mengunggah angka-angka di 2045 ? Wong masa jabatan hanya sampai 2024. Apakah ini menunjukan secara implisit, ada keinginan menjadi Presiden lebih lama lagi ? Hingga ada alasan untuk merealisir visi di 2045?

Keempat, pidato yang bicara 2045 ini melenakan, melupakan realitas rakyat yang penghasilannya saiprit. Narasi ini, seolah ingin mengkondisikan rakyat untuk menerima saja jika nanti kebijakan negara menaikan sejumlah pajak dan pungutan.

Batin rakyat diajak berfikir di 2045, bukan merasakan apa yang terjadi di 2019 ini yang segalanya serba sulit. Ini mirip tipuan dirut BPJS yang mengajak rakyat berdamai dengan kenaikan pungutan BPJS 200 % dengan ungkapan hanya 5000 perak per hari.

Memang kondisi demikian ini, tak mungkin menghentikan orang yang mengetahui kondisi akan berdiam diri. Rakyat sibuk mengkritik saja rezim masih terus bebal, apalagi rakyat berdiam diri?

Semestinya, semua rakyat ikut mengawasi kebijakan negara agar tidak ditipu terus. Publik sudah ditipu dengan janji kampanye 2014, tentu hanya keledai yang mau jatuh pada lubang yang sama.

Soal akhirnya ada Presiden terlantik yang tidak dikehendaki rakyat, itu satu sisi. Sementara, soal mengawasi kebijakan rezim, mengkritik apapun yang membahayakan rakyat, membongkar makar dan persekongkolannya, tetap wajib untuk terus dilakukan.

Pemerintahan itu ibarat sebuah kapal besar. Jika ada yang melubangi kapal, sementara semua diam maka seluruh penumpang kapal akan tenggelam.

Menjadi kewajiban setiap rakyat, untuk terus mengontrol kekuasan agar dilaksanakan secara benar. Jika tidak, sama saja menginginkan bangsa ini tenggelam karena kesalahan segelintir orang. [].