Terjadi 'Perpecahan' Di Kubu TKN Jokowi?

Tribun News - Sebagaimana diketahui, Pemilu tahun 2019 adalah Pemilu serentak. Pemilihan calon DPR, DPRD, DPD, Capres dan Cawapres diselenggarakan secara bersamaan. Diantara konsekuensinya, perhatian publik tak lagi pada siapa caleg atau partai yang dipilih, konsentrasi publik lebih mengarah pada siapa capres dan cawapres yang akan mereka pilih.

Di berbagai kampanye pemilu, eksistensi caleg dan partai juga tidak terasa. Padahal, lolosnya sejumlah caleg di parlemen, menjadi ukuran lolos tidaknya partai. Pemilu tahun ini seperti kuburan besar bagi partai, sebab batas ambang parlemen (parlementiary treshold) dipatok di angka 4 %.

Jika partai tak mendapatkan suara minimal 4 %, maka otomatis partai akan dikubur berjamaah di pemilu 2019. Keadaan inilah, yang memicu friksi internal partai, karena rebutan posisi politik caleg dan partai di sejumlah dapil.

Kasus kertas suara tercoblos di Malaysia, misalnya. Ditemukannya kertas dengan tercoblos capres Jokowi Ma'ruf dan partai Nasdem, tentu melukai semua parpol tak terkecuali partai koalisi Jokowi. Mashinton sendiri, caleg PDIP pernah mewanti-wanti adanya jual beli suara di luar negeri, salah satu dapil dimana dia nyaleg.

Belum lama ini, Yusril Ketum PBB juga menggugat ihwal hitung cepat, yang mengabarkan partainya tidak lolos PT. Padahal, Yusril jelas tidak mempermasalahkan hasil hitung cepat yang memenangkan capres Jokowi Ma'ruf.

Soal suara partai ini, setidaknya akan menggerus banyak partai baru pengusung Jokowi. Sebut saja, PSI, Perindo, PKPI, PBB. Juga tak luput, partai lama yang berpotensi tergerus seperti PPP dan HANURA.

Realitas perang kepentingan partai ini, nampaknya akan memicu konflik internal TKN Jokowi. PDIP sendiri, merasa nyaman karena partainya dan Jokowi Ma'ruf dianggap 'lolos' versi hitung cepat.

Artinya, dinamika politik Pilpres ini belum selesai meskipun pemungutan suara telah usai. Akan ada sejumlah kejutan, apalagi jika rencana 'People Power' jadi di eksekusi umat karena masalah curang tidak diselesaikan oleh KPU.

Belakangan, beredar isu sejumlah tokoh yang berpotensi hengkang dari TKN Jokowi. Selain hengkang, sejumlah tokoh ini tentu memiliki 'informasi penting' seputar eksistensi TKN Jokowi.

Bagi publik, masalah perpecahan kongsi koalisi, hengkang dari tim, membuat arus sendiri, atau berhimpun dengan kekuatan politik yang lain, bukanlah hal yang istimewa. Yusril sendiri pernah berjibaku menentang Jokowi, namun diakhir waktu merapat ke kubu Jokowi.

Golkar, awalnya juga berposisi oposisi terhadap Jokowi. Bahkan, Golkar awalnya tulang punggung oposisi sampai Golkar berhasil 'mencuri' jatah ketua DPR RI dari PDIP dengan mengubah UU MD3.

Jadi, jika TKN Jokowi tidak solid, ada potensi pecah kongsi, pindah koalisi, ya wajar saja. Tinggal kita lihat, perkembangan politik selanjutnya. [].