Tribun News - Duh Gusti, kulo nyuwun ngapuro. Saya kira cuma duit haji yang diembat, sehingga rezim kebingungan mengatas kenaikan Quota Haji. Itu karena rezim itu tak ngerti Ngelola negara, Ga becus Ngelola pemerintahan.
Diputusan Mahkamah Agung, tafsir menyalahgunakan wewenang itu terbagi atas :
- Tidak menggunakan wewenang sebagaimana mestinya
- Menggunakan wewenang bukan untuk peruntukannya
- Menggunakan wewenang melampaui kewenangannya.
Nah, menggunakan dana haji untuk infrastruktur itu termasuk menyalahgunakan wewenang. Itu terkategori menggunakan wewenang bukan untuk peruntukannya atau setidaknya menggunakan wewenang melampaui kewenangannya. Lha wong wewenangnya, amanatnya, peruntukannya itu untuk haji. Kok dipake infrastruktur ? Kalau digunakan membuat bangunan untuk kepentingan penampungan jamaah haji, ini masih ada kaitannya dengan haji. Lha ini, menggunakan wewenang mengelola dana haji tapi untuk proyek infrastruktur jalan, darimana dasarnya ?
Jelas ini menyalahgunakan wewenang, atau paling tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Jelas, ini korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan/atau pasal 3 UU Tipikor. Hanya butuh audit BPK, masuk tuh barang.
Karenanya, KPK wajib masuk dan meminta BPK mengaudit pengelolaan dana jamaah haji. Kalau sampai ibadah haji ngambil duit APBN, padahal sudah ada alokasinya, ini menunjukan rezim amatiran mengelola anggaran negara.
Tapi rezim Jokowi ini memang amatiran, sampai polisi yang tugasnya menjaga demo malah latah ikut ikutan demo. Tapi melihat alasan demo, nyesek juga dada.
Duit keringat ngepam pemilu disunat juga. Padahal, Pak polisi kan benar-benar kecapekan. Bahkan, ada Pak polisi yang meninggal dunia demi urusan pemilu.
Ini sudah keterlaluan, bukan duit rakyat saja yang disunat. Duit yang menjadi hak aparat pun disunat. Bahkan, sebelumnya ada yang diancam dimutasi kalau nuntut duit yang menjadi hak nya.
Ya Allah, Pak polisi saja dizalimi apalagi rakyat kecil ? Padahal, Pak polisi sering berada digaris depan, diadu dengan rakyat untuk mengamankan kebijakan rezim. Tapi tetap saja ikut jadi korban kezaliman.
Pak polisi kami prihatin dengan nasib bapak, yang diatas main kebijakan yang dibawah jadi korban kebijakan. Padahal, uang yang sedikit itu untuk makan anak istri, masih juga tega disunat.
Pak polisi sabar ya Pak, nanti kalau presidennya ganti, semoga nasib bapak lebih baik. Saat ini, sesama petugas saja tega makan keringat bawahan.
Pak polisi, sabar Pak. Bersatulah bersama rakyat, seperti Pak Tentara. Sebab, rezim ini ingin mengadu domba kita. Bapak, diminta berada di garis depan untuk mengamankan kekuasaan rezim. Padahal, bapak tahu rakyat cuma meminta hak nya atas keadilan. [].
Comments
Post a Comment