Pilkada Di Negeri Ini Tak Akan Menghasilkan Apapun

Tribun News -- Ada yang berhalusinasi, akan memperoleh perubahan signifikan dengan memilih pemimpin daerah yang Islami, padahal pemimpin tadi tetap Istiqomah menerapkan sistem sekuler. Sebagai seorang muslim, perasaan ini tidak salah karena termasuk perasaan yang Islami. Tetapi ditinjau dari akidah dan syariah, perasaan ini tidak bernilai, karena tidak dibangun berdasarkan pemikiran yang Islami.

Kembali dan yang perlu berulang kali ditegaskan, soal yang menjadi sebab bukan hanya siapa yang memimpin tetapi dengan apa dia memimpin. Dalam konteks soal kepemimpinan, sah dan sahih semua berkesimpulan sistem sekuler yang diterapkan dinegeri ini tidak Islami.

Negeri ini menerapkan demokrasi sekuler -yang meminggirkan peran wahyu- dan mempertuhankan hawa nafsu. Sebuah sistem politik, yang meletakan kedaulatan, halal haram, terpuji dan tercela, berdasarkan pandangan akal. Padahal, dalam Islam kedaulatan ada ditangan syara', bukan ditangan rakyat.

Maka wajar saja, ketika Allah SWT mengharamkan riba, mengharamkan khamr, mengharamkan zina, mengharamkan harta Milkiyatul Ummah di jarah asing, sistem sekuler yang ada justru menghalalkannya. Lantas, apa dasarnya wakil rakyat di negeri ini mengadopsi hukum yang bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah ?

Apa dalilnya ketika mereka melegalisasi zina, melegalisasi miras, melegalisssi riba -bahkan menjadikannya soko guru ekonomi-, padahal Allah SWT mencela aktivitas itu ? Riba, misalnya. Allah SWT mencela riba, seperti zina dengan ibu kandung. Tapi riba, justru dianggap biasa dan lumrah oleh sistem sekuler yang ada.

Kepala daerah yang dipilih, adalah bagian dari Sub sistem sekuler yang ada. Mereka, tidak akan mampu merubah keadaan, mereka juga menjadikan retribusi dan pajak sebagai sumber pendanaan untuk mengelola daerah. Padahal, pajak secara syar'i haram menurut syariat Islam. Lantas, apa yang bisa dilakukan kepala daerah ? Bukankah dia merupakan kepanjangan sistem sekuler yang ada di daerah ?

Anda melihat dengan telanjang, partai menipu umat demi kekuasaan. Di satu daerah, mengusung isu anti partai Penista agama, di daerah lain berpelukan erat dengan partai Penista agama mengusung calon kepala daerah. Lantas komitmen macam apa yang bisa dipercayakan pada partai model ini ?

Anda ingin membandingkannya dengan partai Penista agama, sudahlah itu tidak perlu dipertimbangkan. Sudah jelas, partai Penista agama tidak akan mungkin memiliki visi menerapkan hukum agama Islam. Dan sudah selesai perdebatannya, partai seperti ini harus dienyahkan.

Namun, Anda juga harus teliti -bahwa partai yang mengusung calon- di Pilkada, juga tidak sungguh-sungguh menginginkan syariat Islam. Mereka -dengan dalih kemaslahatan- bisa saja setiap saat, mengambil teman kepercayaan dari kalangan Penista agama.

Kembali ke soal pilkada, apakah jika pemimpin di daerah terpilih akan berkomitmen menerapkan syariat Islam ? Apakah -mereka mampu- untuk bertindak menjadikan syariat Islam sebagai landasan beragama ?

Tengoklah kasus-kasus korupsi di daerah, apakah itu terjadi hanya pada partai Penista agama atau menggejala secara umum menimpa seluruh partai yang ada ? Apakah komitmen yang dijanjikan akan diimplementasikan dalam dunia kenyataan ? Apakah, kerusakan yang ada adalah andil partai Penista agama atau justru sumbangsih sistem demokrasi sekuler ?

Karena itu, Tribun News meneguhkan diri untuk tidak memberikan komitmen apapun kepada calon kepala daerah di daerah manapun, baik memberi dukungan apalagi seruan untuk melabuhkan pilihan. Tribun News akan tetap teguh, komitmen menapaki dakwah thariqoh Nabi SAW, hingga umat ini mendapatkan kemenangan atau umat ini diberi pertolongan. Sebab, hanya Allah SWT saja yang punya kekuasaan sejati, Allah SWT berikan kekuasaan kepada kaum yang dikehendaki, Allah SWT juga bisa mencabut kekuasaan dari siapapun jika menghendaki.

Karenanya, umat wajib terikat dan taat pada dakwah thariqoh Nabi, tidak boleh tergoda dengan kekuasaan dan sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Umat, InsyaAllah akan mendapatkan kembali Khilafah yang dijanjikan, sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, melalui cara yang Rasul contohkan, bukan dengan jalan demokrasi. [].